Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim dalam periode 2014-2019 sudah ratusan kapal  asing yang tertangkap tangan mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia telah ditenggelamkan. 55 persen diantaranya merupakan kapal-kapal yang berasal dari negara tetangga kita, Vietnam.

“539 kapal asing. 55 persen atau 276 berasal dari Vietnam. Ada juga dari China, Thailand, Malaysia, dan lainnya,” ungkap Yunus Hussein, Staf khusus Satgas 115 (Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal) yang juga penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), seperti dilansir kompas.com (11/05 2019). Penenggelaman kapal sendiri diharapkan menimbulkan efek jera bagi kapal-kapal asing yang hendak mencuri ikan di wilayah perairan NKRI.

Riza Damanik, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, meragukan efek jera yang digadang-gadang KKP selama ini. “Strategi penenggelaman kapal menurut saya belum memberikan efek jera kepada kapal-kapal pencuri ikan, belum holistik,” ujar Riza saat dihubungi via telepon (18/06 2019).

Menurut Riza, KKP harus membuat strategi nasional pemberantasan pencurian ikan daripada sekedar hanya menenggelamkan kapal-kapal ilegal. KKP juga harus mengidentifikasi apa dasar penyebab maraknya illegal fishing di wilayah laut kita. “Kok suka sekali mereka mencuri ikan di wilayah perairan kita? Saya dengar kabar terbaru, ada lagi yang tertangkap,” ujarnya.

Riza mengungkapkan, salah satu faktor utama adalah pemberantasan illegal fishing belum menjadi komitmen bersama negara-negara di dunia. “Negara kita belum juga mendapatkan insentif ekonomi dari pasar dunia, itu indikasinya. Padahal KKP terlihat getol menangkapi dan menenggelamkan kapal-kapal asing ilegal,” ujar pria jebolan S-3 dari Universiti Sains Malaysia ini.

Logika sederhananya, jika kapal-kapal Vietnam kita tangkapi, seharusnya mereka tidak lagi menjadi negara eksportir ikan ketiga terbesar di dunia, atau setidaknya kinerja ekspor perikanan mereka melemah. “Harusnya berdampak dong. Yang aneh lagi, oleh Uni Eropa, Vietnam masih dikenakan bea impor lebih murah daripada negara kita,” ujarnya.

Faktor krusial lainnya adalah, semakin rendahnya partisipasi armada perikanan dalam negeri, baik di perairan ZEEI maupun internasional. Dari total 2.057 kapal Indonesia yang beroperasi di perairan internasional (RFMOs) pada tahun 2014, tersisa sekitar hanya 20 persen. “Menjadi 475 kapal per 14 Mei 2019. Hal serupa terjadi terhadap kapal-kapal Indonesia yang beroperasi di ZEEI,” ujarnya prihatin.

Kemudian bermunculan nelayan skala besar yang bersiasat mencari kenyamanan berusaha dengan mengganti ukuran kapalnya menjadi lebih kecil. “Jika fenomena ini terus meluas, pengelolaan perikanan Indonesia semakin tidak optimal,” tuturnya. Hal demikian tentu saja akan berimbas pada kesejahteraan nelayan-nelayan kecil, sejalan dengan semakin ketatnya perebutan sumber daya ikan antara nelayan kecil dan nelayan-nelayan kecil “jadi-jadian” yang beroperasi di wilayah perairan kurang dari 12 mil laut (22,224 kilometer).

“Di sisi lain, kapal-kapal ikan asing akan semakin agresif mencuri ikan di perairan ZEEI; atau bahkan, memanfaatkan kuota penangkapan ikan Indonesia yang teralokasi di Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs),” paparnya.

Lalu bagaimana strategi yang holistik itu? “Perlu ada penguatan strategi, yakni, lakukan diplomasi ekonomi perikanan nasional dan menambah jumlah armada perikanan Indonesia untuk beroperasi di ZEE dan perairan internasional,” terangnya.

KKP harus memperkuat diplomasi ekonomi perikanannya, khususnya di negara-negara tujuan utama ekspor, seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Timur Tengah, dan negara-negara ASEAN. Tujuannya agar akses kita ke pasar negara-negara tersebut bisa diperluas dan diberikan penurunan bea impor. “Termasuk mengajak negara-negara tadi memberikan sanksi tegas kepada negara-negara yang kapal ikannya masih mencuri di wilayah perairan NKRI,” pungkasnya.

Strategi kedua dilakukan dengan dua pendekatan, yakni memperbaiki sistem perizinan agar prosesnya lebih cepat dan akurat, lalu memberikan insentif permodalan kepada nelayan-nelayan dalam negeri yang ingin membangun kapal baru dan beroperasi di ZEEI ataupun perairan internasional.