Krisis agraria di Jakarta terjadi karena begitu agresifnya pengembangan kawasan kota yang berbasis bisnis properti, yang notabene diperuntukkan bagi orang-orang kaya. Sebaliknya, masyarakat menegah dan miskin kota Jakarta semakin terpinggirkan.

“Contoh nyata saja, jumlah Mall di Jakarta saat ini sudah ada 80. Ini salah satu bukti, pengembang bisnis properti sudah terlalu banyak menguasai lahan-lahan di Jakarta. Belum lagi real estate, kota mandiri, dan sejenisnya,” terang Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di kantornya, Jakarta (20/6 2019)

“Masyarakat kelas menengah ke bawah hanya dapat sisa ruang kota, itu yang terjadi. Mana itu konsep kampung kota? Atau Rumah DP 0 persen?” tanya Dewi.

Menurut Dewi, tanah yang dikuasai pengembang properti di Jakarta sudah terlalu luas, baik yang sudah dibangun maupun belum.  Berdasarkan data KPA, Sinar Mas Land memiliki tanah yang belum digunakan (land banking) sebesar 10.000 HA. “Belum lagi pengembang raksasa lainnya seperti, Ciputra, Lippo dan lain-lain” terangnya.

Mengenai masalah terkait penerbitan ratusan IMB di “pulau terlarang” hasil reklamasi di Teluk Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan, Dewi tidak mau mengomentari lebih jauh. Hanya saja Dewi mengingatkan agar Anies jangan terjebak dengan kontrak-kontrak politik dengan kalangan tertentu.

“Reforma agraria di Jakarta harus dilaksanakan secara utuh, komprehensif. Kami menunggu langkah dari Gugus Tugas Reforma Agraria Pemrov DKI itu seperti apa,” tegasnya lagi.